Laporkan Aguan Terkait Pagar Laut ke KPK, Abraham Samad: Tak Usah Khawatir Panggil Orang yang Merasa Kuat

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (Wardhany/VOI)

JAKARTA - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat, 31 Januari.

Mereka melaporkan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan terkait dengan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km).

"Diduga kuat (pemasangan, red) oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh karena itu, kami meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan," kata Samad di kepada wartawan di lokasi.

Samad bersama anggota koalisi lainnya yakin terjadi pemufakatan terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) yang dikantongi perusahaan yang disinyalir terkait Aguan. Sehingga, pengusutan dugaan korupsi perlu dilakukan.

"Karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa," ujarnya.

Selain melaporkan Aguan, koalisi ini berharap pengusutan yang dilakukan KPK bisa membuka praktik korup yang diduga dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat 10 tahun terakhir. "Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kekuasaan yang melebihi kewenangan," kata tokoh masyarakat sipil yang ikut hadir, Said Didu.

"Itu yang terjadi dan tadi saya meminta KPK melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja," sambung dia.

Adapun dalam penyampaian laporan ini sejumlah bukti sudah diserahkan. Koalisi masyarakat ini menemui langsung para pimpinan komisi antirasuah periode 2024-2029, salah satunya Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Sementara itu, Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya audiensi antara pimpinan komisi antirasuah dengan koalisi masyarakat sipil. Lembaga ini mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai bentuk pelibatan publik dalam memberantas korupsi.

"Terlebih setiap upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan, butuh peran serta dan dukungan masyarakat," pungkas Budi.