Legislator PAN Siap Awasi Penanganan Kasus Penembakan PMI di Malaysia

JAKARTA - Anggota Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan pihaknya siap mengawasi penanganan kasus penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, yang terjadi pada Jumat, 24 Januari.

Menurut Saleh, kejadian ini termasuk salah satu tindakan penanganan PMI terburuk yang di terjadi di negeri Jiran. Karena dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal, satu orang dalam kondisi kritis, dan tiga orang lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor.

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Saleh, Sabtu, 29 Januari.

Legislator PAN dari Dapil Sumatera Utara itu pun mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Saleh meminta, Pemerintah Indonesia untuk memantau secara seksama penanganan kasus tersebut oleh pihak Malaysia.

"Jangan ada hal-hal yang ditutupi. Semuanya harus dibuka secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan," tegas Saleh.

"Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini," sambungnya.

Waketum PAN itu memastikan, pihaknya melalui anggota DPR yang duduk di komisi dan posisi terkait akan ikut mengawasi penanganan kasus ini. "Tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia," kata Saleh.

Saleh menilai, pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Menurutnya, kejadian ini juga menjadi tugas khusus bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Apalagi, menurutnya, status kelembagaan instansi ini baru dinaikkan setingkat lebih tinggi pada periode sekarang. Di mana tentu kewenangannya pun akan lebih besar.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas," kata Saleh.

Sembari menunggu penyelesaian kasus ini, Ketua Komisi VII DPR itu juga meminta pemerintah untuk memperhatikan keluarga para korban. Ia berharap, keluarga korban segera ditemukan agar informasi dan bantuan dapat diberikan secara langsung kepada mereka.

"PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun," pungkas Saleh.