Pengacara Ingin Penyerahan Diri, CIO Korsel Tegaskan Upaya Eksekusi Surat Perintah Penangkapan Yoon

JAKARTA - Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan, mereka "sedang dalam proses mengoordinasikan eksekusi surat perintah", saat berupaya melaksanakan surat perintah penangkapan kedua terhadap Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan Yoon Suk-yeol Hari Rabu.

Para penyidik ​​tengah berunding dengan pihak Yoon di kediamannya untuk mengoordinasikan, bagaimana presiden akan ditahan dan dibawa untuk diinterogasi terkait penerapan darurat militer yang berlaku dalam waktu singkat.

Pembicaraan berlangsung sekitar empat jam setelah penyidik ​​dari kepolisian dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mulai melakukan upaya kedua untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan kediaman presiden dan menahan Yoon.

"Pada titik ini, kami tidak mempertimbangkan kehadirannya secara sukarela dan tujuan kami adalah melaksanakan surat perintah tersebut," kata seorang pejabat CIO kepada wartawan, melansir The Korea Times 15 Januari.

"Tidak seperti pada upaya pertama, tidak ada personel atau staf Dinas Keamanan Presiden (PSS) yang secara aktif melawan eksekusi," pejabat itu menambahkan.

"Hampir tidak ada bentrokan fisik hari ini," tandasnya.

Para penyidik sempat ​​menggunakan tangga untuk memasuki kompleks kediaman presiden di pusat kota Seoul setelah dihalangi oleh PSS, yang membuat barikade menggunakan kendaraan di dekat pintu masuk.

Mereka juga dihalangi oleh sekelompok anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan pengacara Yoon di pintu masuk.

"Ini bukan penegakan hukum yang adil," kata Yun Gap-geun, salah satu pengacara, seraya menyebut upaya penyidik ​​itu "ilegal."

Polisi juga berupaya menahan Wakil Kepala PSS Kim Seong-hoon, penjabat kepala dinas, karena diduga menghalangi penyidik ​​untuk menahan Yoon.

Sementara itu, polisi menyiarkan peringatan bahwa segala upaya untuk melawan pelaksanaan surat perintah dapat berujung pada penangkapan.

Di luar kediaman Yoon, kerumunan besar berkumpul dengan polisi awalnya memperkirakan sekitar 6.500 pendukung presiden yang dimakzulkan hadir.

Sebelumnya, penyidik ​​gagal menahan Yoon awal bulan ini setelah kebuntuan selama berjam-jam dengan staf keamanannya di kediaman tempat Yoon tinggal sejak Majelis Nasional memakzulkannya pada 14 Desember.

Pengadilan Distrik Barat Seoul sebelumnya mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Yoon, setelah ia menolak tiga panggilan dari penyidik ​​untuk hadir dalam pemeriksaan atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.

Surat perintah tersebut, yang diberikan perpanjangan minggu lalu setelah kedaluwarsa, akan tetap berlaku hingga 21 Januari.