Setkab Sempat Minta Data Pejabat di Kabinet Prabowo yang Belum Laporkan Kekayaan ke KPK

DOK VOI

JAKARTA - Sekretariat Kabinet (Setkab) menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang berakhirnya masa penyampaian laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada hari ini. Seskab disebut meminta data terkait pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum melaksanakan kewajibannya.

Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyampaikan kepatuhan para menteri, wakil menteri hingga utusan maupun staf khusus Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya, Pahala menyebut Sekretariat Kabinet langsung mengeluarkan surat edaran agar para pejabat ini segera menyelesaikan kewajiban.

Hanya saja, masih ada pejabat yang hingga Jumat, 17 Januari kemarin belum menyampaikan LHKPN-nya. Jumlahnya disebut mencapai 23 orang.

"Jumatnya dari Setkab itu komunikasi dengan kami, minta data siapa yang belum. Seingat saya ada beberapa orang minta bantuan pengisian," kata Pahala kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari.

Setelah komunikasi ini, Pahala bilang, para pejabat di kabinet Prabowo langsung melengkapi LHKPN. "Kami pikir internal kabinet mungkin di-enforce untuk kepatuhan," tegasnya.

"Karena Jumat masih 23 (orang yang belum menyampaikan LHKPN, red). Sesudah Setkab minta kita sampaikan datanya, mungkin Sabtu, Minggu, Senin diisi sehingga kepatuhannya 100 persen," sambung Pahala.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengungkap pejabat di Kabinet Merah Putih sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Utamanya, 58 pejabat baru yang belum pernah melakukan kewajiban tersebut.

"58 ini belum pernah menyampaikan sama sekali. Menurut data kita, semua sudah menyampaikan,” kata Pahala dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari.

 

Menurut Pahala, sebenarnya masih ada seorang staf khusus yang belum melapor. Dia adalah Tina Talisa yang dilantik sebagai staf khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 6 Desember.

“Jadi yang satu (Tina Talisa, red) jatuh temponya 6 Desember plus tiga bulan (atau pada bulan Maret, red),” tegasnya.

Adapun dari total 58 pejabat baru di kabinet Prabowo ini punya jumlah harta yang beragam. Paling tinggi, angka yang dilaporkan mencapai Rp5,4 triliun.

Sosok ini ternyata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Dia tercatat memiliki ujuh aset tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000 yang seluruhnya berada di kawasan Jakarta Selatan.

Widiyanti juga memiliki tujuh mobil dengan rincian Mercedes Benz S63 tahun 2014 senilai Rp2.964.000.000; Toyota Vellfire 3,5 AT tahun 2011 senilai Rp506.000.000; Bentley Continental GT Tahun 2011 senilai Rp2.879.000.000; Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography senilai Rp 2.387.000.000; Bentley Flying Spur W12 tahun 2022 senilai Rp4.577.000.000; Lexus LM350H tahun 2024 senilai Rp2.500.000.000; dan Lexus LS500H tahun 2024 senilai Rp3.650.000.000.

Selanjutnya, Widiyanti juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp43.814.169.039; surat berharga senilai Rp5.075.638.855.071; kas dan setara kas dengan nilai Rp67.168.797.235; serta harta lainnya dengan nilai Rp77.719.917.824.

Widiyanti tidak mencatatkan kepemilikan utang. Sehingga, harta kekayaannya tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar Rp. 5.435.833.014.169