Airlangga Pamer Ekonomi Indonesia Masuk Posisi 8 Besar Dunia Lewati Italia dan Prancis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) dan menempatkan di atas negara-negara maju seperti Italia dan Prancis.

"Kalau dari segi PPP, Purchasing Power Parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di angka 8, di nomor 8. Itu lebih tinggi dari Italia, Perancis, dan ini suatu capaian yang baik," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), Jumat, 31 Januari.

Untuk diketahui, Purchasing Power Parity adalah metode perbandingan ekonomi yang mengukur daya beli riil suatu negara dengan menyesuaikan perbedaan harga barang dan jasa. Adapun dengan capaian ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia terus meningkat, meskipun tantangan ekonomi global tetap menjadi perhatian utama.

Menurutnya dinamika global tetap menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depan dan berbagai risiko masih harus dihadapi, seperti volatilitas harga komoditas, tingginya tingkat hubungan ekonomi global, kebijakan perdagangan Amerika yang sering disebut Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa proyeksi ekonomi global untuk tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 3,2 persen, di bawah rata-rata historis.

Airlangga juga menekankan akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pada tahun 2024, inflasi Indonesia berhasil dijaga pada angka 1,57 persen secara year on year (yoy).

Selain itu, Airlangga menegaskan Pemerintah akan tetap menjaga inflasi dikisaran 2,5 persen plus minus 1 persen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Airlangga menambahkan pemerintah juga akan menjaga inflasi volatile food di kisaran 3 persen hingga 5 persen yang dipantau secara mingguan oleh tim terkait.

"Jadi angka volatile food itu yang dijaga sekarang mingguan oleh tim, termasuk PPID di bawah Pak Menteri Dalam Negeri, sehingga ini adalah intervensi daripada pemerintah pusat maupun daerah agar volatile food bisa terus dijaga," ujarnya.