Instruksi Efisiensi Anggaran Prabowo, PDIP Yakin Program Pramono Anung Tetap Lancar

Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim (Diah Ayu/VOI)

JAKARTA – Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghambat program kerja Pramono Anung saat resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030.

Chico, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran di APBD DKI Jakarta lebih difokuskan pada pengurangan pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan layanan masyarakat.

"Yang diefisiensi itu seperti perjalanan dinas, biaya makan, dan snack rapat. Itu bukan bagian dari program kita," ujar Chico kepada wartawan, Minggu 2 Februari

Ia menegaskan bahwa program prioritas Pramono, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penanggulangan banjir, serta perluasan akses transportasi publik, tetap dapat berjalan sesuai rencana.

"Efisiensi ini bukan berarti anggaran dipotong begitu saja, melainkan dirampingkan agar lebih optimal. Anggaran yang tidak perlu akan dialokasikan untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan rakyat," tambahnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, telah menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan ini mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu program prioritas bagi masyarakat.

Beberapa poin utama efisiensi anggaran dalam Ingub tersebut antara lain:

- Pengurangan 50 persen belanja perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Pembatasan anggaran untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, serta seminar dan FGD.

- Efisiensi belanja operasi yang tidak memiliki output terukur.

- Penghematan anggaran makanan dan minuman.

- Penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian atau lembaga.

- Penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari dana transfer ke daerah.

Teguh menyebut bahwa total efisiensi anggaran baru akan diketahui setelah rapat pimpinan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 6 Februari 2025.

"Langkah ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan tetap mendukung program prioritas bagi masyarakat," pungkasnya.