Kecam Penembakan PMI, Waka DPR Dukung KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Pemerintah Malaysia untuk Penyelidikan

Ilustrasi - Tim Polairud Polres Karimun bersama SAR Kapri melakukan operasi pencarian korban kecelakaan laut kapal tenggelam pengangkut WNI dari Johor, Malaysia di Perairan Karimun, Kepulauan Riau, Selasa. ANTARA/HO-Polres Karimun

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam penembakan terhadap 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga menyebabkan 1 orang tewas. Dia mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut.

Termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.

“Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait dengan masalah penembakan yang menghilangkan nyawa warga kita,” ujar Cucun, Selasa, 28 Januari.

Cucun juga meminta Pemerintah melalui instansi terkait memberikan perlindungan bagi korban yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

“Dukacita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia," katanya.

Seperti diketahui, Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat, 24 Januari. Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Akibat penembakan tersebut, satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang kritis. Mereka yang terluka dikabarkan merupakan warga Aceh, sementara korban meninggal dunia berasal dari Riau.

Menurut informasi, penembakan terjadi saat para PMI unprocedural yang berjumlah 26 orang hendak keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan boat. Di tengah perjalanan, boat yang mereka tumpangi dikejar kapal patroli APMM. Petugas APMM disebut melepaskan tembakan membabi buta ke arah boat dari jarak 20 meter hingga 25 meter.

Cucun pun menilai penggunaan senjata api oleh APMM tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

“Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Selain mendukung nota diplomatik, Cucun selalu pimpinan DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri bersama KBRI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) serta atase kepolisian untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia terkait penanganan bagi para korban.

Saat ini, kata Cucun, Pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia agar bisa mendampingi penanganan jenazah maupun PMI yang dirawat di rumah sakit.

Apalagi, PMI yang terluka masih dalam pengawasan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Untuk itu, Cucun berharap para PMI ini segera mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia.

“Baik untuk mengawasi PMI yang terluka, maupun pendampingan terkait permasalahan hukum bagi mereka. PMI kita harus mendapat perlindungan dari negara. Pemerintah juga harus memastikan akuntabilitas proses hukum oleh otoritas Malaysia,” pungkas Cucun.