Kasus Penerbitan HGB-SHM Laut Tangerang Didorong ke KPK, Menteri Nusron: Kami Berterima Kasih

Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid/ Foto: Jehan/ VOI

TANGERANG - Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid angkat bicara mengenai laporan yang dibuat Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di laut Tangerang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nusron mengaku mendukung dengan laporan yang dibuat MAKI. Baginya, hal itu dapat membantu menuntaskan kasus yang tengah didalami oleh pihaknya.

“Itu dengan senang hati kalau ada pihak-pihak masyarakat itu ingin menuntaskan masalah ini se-transparan mungkin. Dengan senang hati kami berterima kasih,” kata Nusron Wahid kepada wartawan di Pantai Tanjung Burung, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat, 24 Januari.

Menurutnya, laporan yang dibuat Boyamin sebagai bentuk kontrol sosial terhadap Pemerintahan Indonesia.

“Itu bagian energi, bagian dari support, bagian dari kontrol sosial. Kami ingin tuntaskan masalah ini se-transparan mungkin. Secepat mungkin, setuntas-tuntasnya,” ucap Nusron.

Nusron menegaskan, pihaknya akan terus menindaklanjuti HGB dan SHM yang dianggap cacat material agar dapat selesai.

“Tentunya di level kami ya kewenangan kami. Yang lain ya kewenangan lembaga yang lain. Karena ini kan kami tidak bisa menuntaskan secara sendiri-sendiri,” tutupnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan penerbitan pengesahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi pagar laut, Banten, Tangerang, ke KPK. MAKI menduga ada praktik korupsi dalam proses tersebut.

Menurut Boyamin, laut tidak boleh diklaim atau dikuasai pihak tertentu. Ia menduga ada berkas yang dipalsukan sehingga sertifikat bisa dikeluarkan.

"Jadi ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warkah dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu,” tegasnya.