Keberlanjutan Biskita Trans Pakuan Terancam, DPRD Ultimatum Dishub Kota Bogor

Moda transportasi Biskita Kota Bogor (dok VOI)

BOGOR – Keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Bogor setelah Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan tidak akan memperpanjang subsidi untuk program tersebut.  

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor segera menyusun skenario pendanaan agar program Biskita dapat terus berjalan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.  

“Semua skenario, kajian teknokrat, dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah memberikan pernyataan, dan kita harus bersiap,” ujar Rusli pada Rabu, 15 Desember.  

Ia mengingatkan bahwa penyusunan kajian dan rencana pendanaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023, khususnya Pasal 91 Ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah Kota Bogor bertanggung jawab memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.  

Rusli menilai keberadaan Biskita sudah sesuai dengan amanat Perda tersebut. Namun, diperlukan optimalisasi, seperti integrasi antar-koridor dan penyesuaian dengan program rerouting angkot yang sudah ada.  

“Kalau memang tidak bisa menyusun sendiri, tinggal mencontoh pengelolaan Trans Jakarta. Tidak ada salahnya belajar dari yang sudah berhasil, asalkan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tegas Rusli.  

Selain itu, Rusli meminta Dishub Kota Bogor kembali melibatkan Organda dalam operasional Biskita. Hal ini penting agar semua badan hukum transportasi di Kota Bogor terlibat, mencegah konflik horizontal, dan memperlancar perencanaan transportasi di kota tersebut.  

“Semua pemilik angkot, koperasi, dan badan hukum transportasi harus terlibat. Ini program baik yang membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga perlu merangkul semua pemangku kepentingan,” ujar Rusli.  

Rusli mengibaratkan masalah transportasi di Kota Bogor seperti penyakit kronis yang sudah menyebar ke seluruh organ tubuh. Ia mengkritisi bahwa selama 10 tahun terakhir, perencanaan transportasi di Kota Bogor kerap gagal. Program yang terlihat menjanjikan di awal sering kali tidak berkelanjutan.  

“Saya tidak ingin program Biskita yang sudah diperjuangkan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Bogor hilang seperti Trans Pakuan yang diinisiasi oleh PDTJ,” lanjutnya.  

Ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, memasukkan program transportasi yang komprehensif ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

“RPJPD sudah ada, dan salah satu isinya adalah bahwa penataan transportasi membutuhkan Rencana Induk Transportasi. Semoga program transportasi bisa dituangkan dalam RPJMD,” katanya.  

Rusli juga mengapresiasi Penjabat Wali Kota Bogor yang selama ini aktif berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan keberlanjutan program Biskita.

Ia menyoroti alokasi Rp10 miliar dari APBD 2025 dan rencana tambahan Rp11 miliar dalam APBD Perubahan 2025 jika program Biskita berjalan baik.  

“Kami mendukung Pemkot dari sisi anggaran, asalkan kajian dan perencanaannya matang. Kami berharap Biskita yang sudah dirindukan masyarakat dapat kembali beroperasi, dan DPRD akan memastikan hal itu terjadi,” pungkas Rusli.