Prabowo Alokasikan Rp48,8 Triliun untuk IKN, Buat Bangun Apa Saja?

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk IKN selama periode 2025-2029.

Basuki mengatakan, anggaran ini untuk menyelesaikan kompleks kantor yudikatif dan legislatif, termasuk ekosistemnya. Biaya ini juga untuk membuka akses pendukung menuju kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II Barat IKN.

"Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun. Pertama, untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN Kawasan WP2," kata Basuki setelah rapat terbatas seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 21 Januari.

Anggaran Rp48,8 triliun ini juga digunakan untuk memelihara atau mengelola sarana dan prasarana yang sudah selesai pada tahap awal. Basuki bilang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyerahkan pengelolaan sarana dan prasarana kepada Otorita IKN untuk dikelola dengan APBN.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan IKN menjadi ibu kota politik RI pada 2028. Oleh karena itu, kata Basuki, Presiden Prabowo memberikan arahan dan melakukan pengecekan kembali desain dari ekosistem yudikatif dan legislatif yang akan dibangun di IKN.

"Untuk yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada basic desainnya dari Kementerian PUPR, beliau minta direview lagi. Kemudian, kami nanti dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain yang bisa diarahkan oleh bapak presiden ke depannya," tutur Basuki.

Adapun pembangunan IKN selama periode 2022-2024 telah menelan biaya hingga Rp89 triliun, yang mana bersumber dari APBN. Menurut Basuki, anggaran tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Tahap I Nusantara.

"Jadi pada saat tahap awal 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran. Kemudian, kantor sekretariat dan sarana peribadatan seperti masjid, basilica dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU dan sebelumnya," ungkap dia

Sementara itu, investasi yang berasal dari pihak swasta sampai dengan September 2024 telah mencapai Rp58,41 triliun. "Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, sudah selesai dan ada yang sedang dalam persiapan desain," pungkas Basuki.