Trump Setop Bantuan, PBB Ingatkan Kematian Ibu di Afghanistan Bakal Meningkat
ILUSTRASI/© UNFPA Afghanistan

Bagikan:

JAKARTA - Pejabat bantuan PBB mengatakan penghentian pendanaan Amerika akan memutus akses jutaan warga Afghanistan untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Mandeknya bantuan disebut dapat menyebabkan lebih dari 1.000 kematian ibu di Afghanistan mulai tahun 2025 hingga tahun 2028.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu memerintahkan penghentian bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari, sambil menunggu penilaian efisiensi dan konsistensi kebijakan luar negerinya.

Trump juga memulihkan partisipasi AS dalam pakta anti-aborsi internasional, memotong dana keluarga berencana AS untuk organisasi asing yang menyediakan atau mempromosikan aborsi.

Pio Smith, Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik di badan kesehatan seksual dan reproduksi PBB (UNFPA), mengatakan lebih dari 9 juta orang di Afghanistan akan kehilangan akses terhadap layanan dan lebih dari 1,2 juta pengungsi Afghanistan yang tinggal di Pakistan karena penutupan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Afghanistan merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian perempuan hamil tertinggi di dunia, dengan seorang ibu meninggal karena komplikasi kehamilan yang sebenarnya bisa dicegah setiap dua jam.

“Apa yang terjadi jika pekerjaan kita tidak didanai? Perempuan melahirkan sendirian, dalam kondisi yang tidak sehat. Bayi baru lahir meninggal karena sebab-sebab yang dapat dicegah,” katanya dalam konferensi pers di Jenewa dilansir Reuters, Selasa, 4 Februari.

“Mereka adalah orang-orang yang paling rentan di dunia,” ujar dia.

“Jika saya mengambil contoh saja di Afghanistan, antara tahun 2025 dan 2028 kami memperkirakan bahwa tidak adanya dukungan AS akan mengakibatkan tambahan 1.200 kematian ibu dan 109.000 tambahan kehamilan yang tidak diinginkan,” imbuh Pio Smith.

Di kawasan Asia-Pasifik, UNFPA menerima sekitar $77 juta dana dari AS.

Riva Eskinazi, direktur hubungan donor di International Planned Parenthood Federation mengatakan kepada Reuters,  mereka juga harus menghentikan layanan keluarga berencana dan kesehatan seksual dan reproduksi di Afrika Barat sebagai akibat dari jeda bantuan tersebut.

“Kami memperkirakan akan terjadi peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan dan kematian ibu. Akan ada masalah dalam pengiriman alat kontrasepsi ke anggota kami. Ini sangat menyedihkan,” katanya.