PKB Ingatkan Pemerintah Perbaiki Perlindungan Pekerja Migran Buntut WNI Ditembak di Malaysia

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh (Ninik) mengaku prihatin dengan kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia oleh aparat setempat.

Dari kasus ini, Ninik mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar para PMI merasa aman nyaman dalam bekerja.

"Saya rasa Insiden seperti ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang seringkali bekerja dalam kondisi yang rawan dan rentan," ujar Ninik dalam keterangannya, Rabu, 29 Januari.

Ninik menguraikan sejumlah hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah peningkatan kerja sama bilateral. Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik.

"Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia," ujar Ninik.

Kedua, pemerintah perlu merevisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja.

Ketiga, perlunya membuat sistem hukum yang mendukung PMI lebih kuat, termasuk meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya.

Keempat adalah pelatihan dan penyuluhan keamanan. "Salah satu hal penting adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada PMI tentang hak-hak mereka, keselamatan kerja, kesehatan, terkait hak-hak mereka cara melindungi diri dalam situasi berbahaya," urai Ninik.

Kelima, sambung Ninik, diperlukan peningkatan pengawasan dan pemantauan. Menurut dia, pekerja migran sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terpantau secara baik. Oleh karena itu, perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan dan kondisi pekerja, terutama di daerah-daerah yang banyak mempekerjakan PMI, terutama Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Agensi.

"Penempatan agensi yang menempatkan pekerja migran sering kali tidak cukup memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap agen ilegal atau yang tidak profesional sangat dibutuhkan," tutur Ninik.

Keenam, pemerintah diminta untuk menyediakan dana atau asuransi perlindungan sosial bagi pekerja migran yang bisa digunakan jika terjadi musibah seperti ini sangat penting. Ini akan memberikan rasa aman bagi mereka dan keluarga mereka di Indonesia.

“Kami berharap insiden ini menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik bagi seluruh pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kejadian tragis seperti ini harus menjadi alasan untuk memperkuat perlindungan dan menciptakan sistem yang lebih adil bagi mereka," imbuhnya.

Sebagai informasi, aparat dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.