Viral Video Pengawalan Kepala Desa Kohod, Publik Bongkar Kepemilikan Rubicon hingga Dugaan Harta Tak Wajar

TANGERANG – Sebuah video viral di media sosial menunjukkan pengawalan kelompok yang diduga preman terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin. Video tersebut menjadi sorotan publik setelah diunggah oleh akun Instagram @LaporanJakarta.

Dalam video tersebut, Kades Arsin terlihat menghindari awak media saat dimintai penjelasan terkait dugaan adanya masalah pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayahnya.

Terlihat Kades Arsin, yang mengenakan batik dan peci hitam, meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa setelah menghadiri acara di Masjid Abdul Muin, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ia tampak dikawal oleh sejumlah orang yang diduga kelompok preman, yang terlihat melindunginya dari kerumunan awak media.

Setelah video tersebut viral, warganet mulai menyoroti gaya hidup Kades Arsin, termasuk harta kekayaan yang dinilai tidak wajar untuk seorang kepala desa. Salah satu akun Instagram, @Tanaysoe23, mengungkapkan bahwa Arsin diketahui memiliki beberapa mobil mewah, di antaranya Jeep Rubicon, Toyota Alphard, dan Mercedes-Benz.

“Rubicon, Alphard, mercy. Ini tiga aja udah pasti dibilang mewah bagi seorang lurah wkwkw,” tulis akun tersebut.

Sementara itu, akun lain, @Anggamau33, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki harta kekayaan yang dimiliki Kades Arsin.

“Sidak tuh, mobilnya mewah banget,” tulisnya.

Tidak hanya soal kekayaan, salah satu warga Desa Kohod, Haerudin, mengungkapkan dugaan keterlibatan Kades Arsin dalam kasus pemalsuan dokumen, seperti penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk sertifikat palsu. Menurutnya, kepala desa mengetahui tindakan tersebut namun tidak mengambil langkah untuk mencegahnya.

“Ada keterlibatan oknum kepala desa. Itu harus diusut tuntas,” ujar Haerudin.

Kasus ini memicu desakan dari masyarakat agar Pemerintah Pusat segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Arsin, termasuk sumber kekayaannya yang dianggap tidak sesuai dengan jabatannya.