Yoon Suk-yeol Ditahan Usai Dimakzulkan, Bagaimana Protokol Keamanannya dan Istri?

JAKARTA - Penahanan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol usai dimakzulkan bulan lalu, menimbulkan pertanyaan mengenai protokol keamanan dirinya dan Ibu Negara Kim Keon-hee.

Itu timbul lantaran Yoon merupakan presiden aktif menjabat pertama yang ditahan dalam sejarah konstitusional Korea Selatan, menurut pengamat pada Hari Kamis.

Pasukan Pengamanan Presiden (PSS) Korea Selatan mengonfirmasi, protokol pengamanan untuk Yoon tetap berlaku selama ia berstatus presiden, kendati saat ini tugasnya tengah ditangguhkan.

Namun, jika Yoon ditahan secara resmi, protokol pengamanan terhadap dirinya oleh PSS berakhir.

Sementara itu, pengamanan untuk Ibu Negara Kim Keon-hee akan berlanjut seperti biasa, terlepas dari status presiden.

"Keputusan Penegakan Undang-Undang Keamanan Presiden menetapkan, layanan keamanan harus terus berlanjut selama individu tersebut mempertahankan status presiden," kata Park Gwan-cheon, mantan pejabat presiden yang bertugas di kantor sekretaris presiden untuk disiplin pegawai negeri, melansir The Korea Times 16 Januari.

Park mengklarifikasi, keputusan tersebut juga menetapkan layanan keamanan dihentikan setelah seorang presiden ditangkap secara resmi.

"Penangkapan berarti keberadaan tersangka dikelola oleh Kementerian Kehakiman," jelasnya.

Meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, kebingungan muncul karena kurangnya aturan terperinci mengenai protokol keamanan bagi presiden yang ditahan tetapi masih menjabat, yang merupakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Jika terjadi penahanan, dinas keamanan akan berkoordinasi dengan pusat penahanan dan melakukan pemeriksaan keamanan untuk memastikan keamanan," jelas Park.

Agen PSS sendiri telah mendampingi Yoon sejak ia ditahan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi di kediaman presiden di Hannam-dong, pusat Kota Seoul sekitar pukul 10.33 pagi pada Hari Rabu.

PSS memberikan keamanan selama sekitar 11 jam, meliputi seluruh periode hingga pemeriksaan CIO berakhir pada pukul 9.40 malam di hari yang sama.

Ketika Yoon dibawa ke Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, personel PSS melanjutkan tugas mereka, mendampinginya selama proses berlangsung.

Sekitar 30 menit sebelum Yoon tiba di pusat penahanan, tiga petugas PSS terlihat memeriksa fasilitas tersebut, dilaporkan memeriksa potensi risiko keamanan sebelum penahanan Yoon.

Di luar, personel PSS lainnya menilai geografi sekitar dan skala pengerahan polisi di dekatnya.

Saat Yoon tiba di pusat penahanan dengan kendaraan keamanan, agen PSS mengikutinya ke dalam dan dilaporkan memutuskan untuk mempertahankan protokol keamanan selama penahanannya.

Rincian tentang operasi keamanan PSS yang sedang berlangsung masih dirahasiakan karena sifatnya yang rahasia. Namun, telah dilaporkan bahwa PSS dan Pusat Penahanan Seoul terus berdiskusi untuk menentukan metode dan tingkat keamanan yang tepat.

Sementara itu, pengamanan untuk ibu negara akan terus berlanjut. Kim telah tinggal di kediaman presiden bersama Yoon hingga penahanannya, dan dilaporkan sia masih di sana.

Karena Kim tetap diakui secara hukum sebagai istri presiden, dia akan terus menerima perlindungan keamanan. Meskipun jumlah individu yang membutuhkan keamanan telah menurun, jumlah total personel keamanan akan tetap sama, karena persyaratan staf yang tetap.

Lebih jauh, bahkan jika Yoon dicopot dari jabatannya setelah putusan pemakzulan oleh Mahkamah Konstitusi, Kim tetap berhak atas layanan keamanan selama "periode yang diperlukan" menurut Undang-Undang Perlakuan Terhormat terhadap Mantan Presiden.

Setelah masa penahanan berakhir, protokol keamanan menjadi lebih jelas.

Jika Yoon secara resmi ditangkap, layanan keamanan akan ditangguhkan selama ia dipenjara.

Namun, setelah ia dibebaskan dari penjara — baik setelah menjalani hukuman penuh atau diampuni — layanan keamanan akan dilanjutkan sebagai bagian dari kehormatan yang diberikan kepada mantan presiden.

Di Negeri Ginseng, mantan presiden berhak atas perlindungan layanan keamanan hingga 10 tahun, dan ini berlaku sama untuk keluarga presiden, termasuk ibu negara.