Memori Menkeu Agus Martowardojo Wacanakan PNS Pensiun Dini

Pada 2011 Menkeu Agus Martowardojo sempat memunculkan wacana soal pensiun dini terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). (ANTARA)

JAKARTA - Anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) seluruh Indonesia cukup besar. Kadang kala urusan gaji dan tunjungan PNS sering memberatkan APBN. Kondisi itu diperparah dengan kinerja PNS yang dianggap tak produktif -- jadi beban negara.

Segala permasalahan PNS sampai ke telinga Agus Martowardojo. Menteri Keuangan (Menkeu) era 2010-2013 tak ingin urusan PNS berlarut-larut. Ia mencoba menggelorakan ide baru. Ia ingin mewacanakan pensiun dini kepada PNS yang kurang produktif.

Pekerjaan sebagai PNS jadi salah satu mata pencaharian idaman banyak orang. Kepastian gaji dan dana pensiun jadi daya tariknya. Orang-orang pun berpikir nanti di masa depan mereka dapat menikmati hari tua dengan maksimal sebagai pensiunan PNS.

Sisi lainnya pekerjaan idaman itu membuat pemerintah pusing. Tiada yang menyangkal jika jumlah PNS cukup tinggi di Indonesia. Penerimaannya yang rutin masalah besar. Kehadiran banyak PNS bisa memberatkan anggaran pemerintah dalam penyediaan tunjungan gaji, pensiun, hingga asuransi.

Fakta itu bukan pepesan kosong belaka. Masing-masing pemerintahan di era reformasi pernah merasakan hal yang sama. Belanja gaji dan tunjangan PNS jadi biang keladi banyak program pemerintah lainnya tak maksimal.

Agus Martowardojo yang pernah menjabat sebagai Menkeu era 2010-2013. (ANTARA)

Pembangunan ekonomi jadi terbatas. Banyak pula infrastruktur yang mangkrak. Keluhan terkait kinerja PNS yang tak optimal juga sering muncul. Pemerintah hanya tahu merekrut PNS. Namun, penempatan dan segala macamnya jadi pertanyaan.

Kadang kala mereka mengisi posisi yang tepat. Kadang juga tidak tepat. Kondisi itu bawa masalah: tak optimal. Program pemerintah untuk menaikkan hajat hidup rakyat Indonesia dipertanyakan. Alih-alih membawa Indonesia maju dan berhemat, kehadiran banyak PNS bak jadi beban pemerintah.

Kondisi itu diteropong oleh Agus Martowardojo. Menkeu era 2010-2013 itu menyadari segala macam permasalahan terkait produktivitas PNS harus dibenahi. Ia menganggap pemerintah sudah seharusnya melakukan reformasi birokrasi.

"Terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi dan program reformasi birokrasi adalah inisiatif yang kita harapkan agar produktivitas PNS kita meningkat. Kita ingin mengimbau kepada daerah untuk selalu mencadangkan minimum 20 persen dari APBD-nya untuk belanja modal dan kita tahu untuk daerah-daerah yang baru pemekaran, banyak alokasi anggaran untuk rutin dan kepegawaian.”

"Kalau tidak hati-hati, selain menyangkut biaya pegawai tapi juga berhubungan di tunjangan hari tua, pensiun dan itu akan berakibat kepada institusi seperti Taspen, Askes, Asabri yang nanti akan mengalami kesulitan keuangan karena meningkatnya jumlah PNS secara mendadak dan kurang terencana," ungkap Agus sebagaimana dikutip laman ANTARA, 22 Juni 2011.

Wacana Pensiun Dini

Agus pun mulai mencari jalan keluar terkait problema PNS yang kian menumpuk. Ia mulai memikirkan ragam inisiatif yang berhubungan dengan pengurangan jumlah PNS. Pengurangan itu dianggapnya dapat membuat banyak anggaran dialokasikan ke hal yang lebih bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Reformasi birokrasi pun digulirkan. Agus memajukan ide pensiun dini untuk PNS sedari 2011. Wacana PNS pensiun dini sebenarnya sudah dibahas oleh pendahulu Agus, Sri Mulyani (Menkeu era 2005-2010). Namun, wacana itu tak sampai muncul ke permukaan.

Agus pun mencoba mematangkan ide pensiun dini. Ia mencoba menggelorakan supaya pemerintahan bisa berjalan maksimal. Mereka nantinya yang akan didorong pensiun diri adalah PNS yang tak berkerja secara efektif. Agus menilai ia melihat sendiri kelebihan PNS dari tingkat menengah ke bawah.

Wacana pensiun dini yang ditawarkan nantinya disiapkan pula intensif dan bonus. Tujuannya supaya kian banyak PNS yang mau secara sukarela pensiun dini. Bonus dan insentif yang diberikan masih digodok lebih jauh.

Nantinya, akan dibicarakan bersama DPR dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Belakangan wacana pensiun dini ala Agus mulai berubah-ubah.

Awalnya wacana itu dikembangkan untuk seluruh kementerian, lalu jadi hanya untuk PNS Kemenkeu saja. Penerapannya terganjal banyak hal. Urusan dana jadi utamanya. Kondisi itu membuat wacana pensiun dini tak mendapatkan tempat di Indonesia. Isu itu hilang begitu saja.

"Program pensiun dini sifatnya masih internal di Kemenkeu. Di Kemenkeu pun masih dalam proses finalisasi akan kita bicarakan dengan Menpan RB untuk pelaksanaannya. Bentuknya sebenarnya bukan pada pensiun dininya tetapi lebih ditekankan pada program peningkatan produktivitas SDM.”

“Kita tahu bahwa untuk pekerjaan yang sama apabila bisa diselesaikan oleh sumber daya manusia yang tepat atau lebih ramping dibandingkan yang ada. Hal itu berarti meningkatkan produktivitas dan itu akan membuat suatu pencapaian sasaran kerja yang lebih baik," ujar Agus sebagaimana dikutip laman detik.com, 6 Juli 2011.