Selain Danai MBG, Efisiensi Anggaran Pemprov DKI Bakal Dipakai untuk Program Unggulan Pramono-Rano
Ilustrasi Balai Kota Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI)

أنشرها:

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menyebut Pemprov DKI tengah menyusun efisiensi anggaran dalam APBD DKI, seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah pusat merencanakan efisiensi anggaran akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG), seperti penambahan jumlah dapur MBG atau lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Pemprov DKI berkomitmen untuk dapat membangun 153 SPPG di tahun 2025, tapi kita tentunya akan ikut kebijakan dari Pemerintah Pusat. Kalau kita ditugaskan, maka akan kita ambil dananya dari sana," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata kepada wartawan, Selasa, 28 Januari.

Selain danai kebutuhan program MBG, Pemprov DKI juga berencana untuk menyiapkan pendanaan untuk program-program unggulan Pramono Anung-Rano Karno setelah dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

"Sebagaimana yang 35 poin program prioritas quick win Pak Gubernur, di antaranya sarapan pagi gratis, lalu ada beberapa pos yang perlu kita siapkan dalam rangka menambah anggaran yang sudah ada misalnya untuk biaya operasional RT, dasawisma, dan sebagainya," urai Michael.

Pemangkasan anggaran tersebut, menurut Michael akan dimasukkan dalam pos belanja tak terduga (BTT), untuk selanjutnya dilakukan pergeseran anggaran.

Secara total, terdapat 5 pos anggaran yang akan defisiensi. Di antaranya biaya perjalanan dinas, pada semua organisasi perangkat daerah (OPD). Rencananya, belanja perjalanan dinas akan dikurangi 50 persen hingga Rp175 miliar.

Pemprov DKI juga akan mengurangi alokasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial seperti studi banding, seminar, hingga percetakan.

Lalu, pengurangan juga dilakukan pada belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.

"Misalnya seperti belanja sewa hotel, sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pengadaan peralatan, itu juga diminta untuk para OPD untuk diidentifikasi untuk dilakukan penghematan," jelas Michael.

Selanjutnya, belanja makan dan minum dalam kegiatan jamuan tamu atau rapat kerja Pemprov DKI juga akan dikurangi dari anggaran semula Rp727 miliar.

"belanja makan dan minum kalau kita rata-rata hampir sama seperti perjalanan dinas di angka 50 persen, mungkin bisa lakukan penghematan Rp300 miliar lebih," urai Michael.

Kemudian, Pemprov DKI turut memangkas anggaran hibah yang akan diberikan kepada kementerian atau lembaga pemerintahan, baik dalam bentuk barang atau jasa.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)