Kejari Pidie Sita Uang Rp1,4 Miliar terkait Korupsi Bahan Kimia

Kajari Pidie Suhendra (dua dari kanan) bersama jajaran memperlihatkan uang yang disita dari perkara korupsi pengadaan bahan kimia Perumda Tirta Mon Krueng Baro di Pidie, Aceh, Rabu (22/1/2025). ANTARA/HO-Dok Kejari Pidie

BANDA ACEH - Penyidik Kejaksaan Negeri Pidie, Aceh, menyita uang tunai sebesar Rp1,4 miliar lebih terkait pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan kimia pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro, Kabupaten Pidie.

Kepala Kejari Pidie Suhendra mengatakan pengadaan bahan kimia Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro berlangsung pada tahun 2020 hingga 2023 dengan total anggaran sebesar Rp4 miliar lebih.

"Dalam perkara ini, tim penyidik menyita uang tunai sebesar Rp1,4 miliar lebih. Uang tersebut diamankan di rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Pidie," kata Suhendra dilansir ANTARA, Rabu, 22 Januari.

Mantan Kepala Kejari Sabang itu menjelaskan tim penyidik telah menetapkan tiga pihak terkait sebagai tersangka pengadaan bahan kimia pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro.

Tiga orang tersangka itu, yakni berinisial RD selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro, AG selaku Kepala Bagian Teknik/Operasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro, serta FS selaku penyedia bahan kimia.

 

 

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suhendra menyatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pengadaan bahan kimia untuk kebutuhan operasional Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro.

Berdasarkan laporan tersebut, Kejari Pidie melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi ditemukan bukti-bukti penyelewengan pengadaan bahan kimia dengan anggaran Rp4 miliar tersebut.

"Dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka dengan menggelembungkan harga dan kuantitas bahan kimia tidak sesuai kontrak. Dari hasil audit Inspektorat Provinsi Aceh ditemukan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bahan kimia tersebut sebesar Rp1,6 miliar lebih," kata Suhendra.