Jika Anggaran Kementerian P2MI Naik,Karding Yakin Target Kirim 425 Ribu Pekerja Migran Mudah Tercapai

Menteri P2MI Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari. (Nailin-VOI)

JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia(P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari.

Menteri P2MI/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding mengatakan dengan ditopangnya tambahan anggaran, target 425 ribu orang penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) tahun ini dan peningkatan pelindungan terhadap PMI menjadi maksimal.

"Target kita untuk penempatan itu adalah 425 ribu, satu, pelayanan lebih bagus, lebih mudah, lebih murah. Target pelindungan adalah mengurangi angka unprosedural, dari sekarang 4,7 juta di 2017, mudah-mudahan ke depan bisa kita kurangi terus menerus," ujar Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari.

Dia menyampaikan, sejumlah program telah dibentuk Kementerian P2MI untuk memuluskan tercapainya target penempatan PMI tahun 2025. Jika target terealisasi, pihaknya telah mengkalkulasi adanya penambahan devisa negara yang berdampak juga pada perekonomian di dalam negeri.

"Target paling ini ya kita dorong agar devisa bertambah, termasuk bagaimana supaya yang lost skill komposisinya berubah medium atau high itu target kami," ungkapnya.

Sebagai informasi, Komisi IX DPR merespons positif pengajuan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp1,3 triliun oleh Kementerian P2MI/BP2MI 

Hal itu diungkap Karding usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR membahas anggaran peningkatan pelindungan PMI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 22 Januari.

"Usulan untuk ABT (anggaran belanja tambahan), kita usulkan Rp1,3 triliun untuk tambahan anggaran berikutna dan alhamdulillah seluruh pimpinan fraksi dan anggota, dengan catatan cita-cita idealis kita untuk melakukan perlindungan pemberdayaan dan pelayanan yang baik terhadap PMI harus meningkat dari tahun ke tahun," ujar Karding.

Karding merinci, tambahan anggaran tersebut untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan penempatan pelindungan dan pemberdayaan PMI. Sebanyak 91 persen dari total anggaran dipergunakan untuk kepentingan utama tersebut.

"Jadi target penempatan kita karena target penempatan kita dari 267 jadi 400-an ribu suka nggak suka harus perkuat sumberdaya manusia, advokasi kita, pelayanan kita sekaligus kita harus membuka pasar-pasar baru. Tetapi jangan lupa kualitas perlindungan yang utama," jelas Karding.

Pasar baru yang dimaksud, lanjutnya, yakni penempatan seperti ke Eropa. "Jadi sekarang kami sedang menjajaki beberapa negara di Eropa selain Jerman, kita target sudah terbuka beberapa negara," katanya.

Menurut Karding, usulan tambahan Rp1,3 triliun harus dikelola secara maksimal. Terpenting, kata dia, DPR menyetujui anggaran yang diusulkan KemenP2MI.

"Cukup nggak cukup itu relatif, tetapi bagaimana anggaran ini nanti harus dapat persetujuan dulu kementerian keuangan dan temen-temen di Banggar sehingga kita belum tau aslinya keluarnya berapa. Belum tau ya ini, jangan salah paham," kata Karding.

"Ini usulan yang disetujui Komisi IX dan nanti kalau soal cukup tergantung anggaran yang ada. Kita nggak boleh menuntut terlalu banyak karena kondisi fiskal sangat terbatas," tandasnya.