BNPT, KP2MI, UE dan RUSI Tingkatkan Infrastruktur Perkuat Pelindungan PMI

Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI di Jakarta, Senin (13/1/2025). (ANTARA/HO-BNPT RI)

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa (UE), dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu 15 Januari, disitat Antara.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta pada 13 Januari, BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ​​​​​​​senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.