Presiden Prabowo Yakin Malaysia Selidiki Tuntas Penembakan WNI

Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan selepas acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto  yakin aparat penegak hukum Malaysia menyelidiki dengan baik kasus penembakan WNI oleh petugas dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

APMM yang bertugas menjaga keamanan perairan Malaysia pada Jumat (24/1) pekan lalu menembak ke arah lima WNI yang saat itu berlayar di atas kapal penumpang di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Akibat penembakan itu, satu WNI meninggal dunia, dan empat lainnya luka-luka.

"Kami juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik," kata Presiden Prabowo dilansir ANTARA, Kamis, 30 Januari.

Presiden menyebut dirinya telah membahas persoalan itu secara garis besar dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat keduanya bertemu di Kuala Lumpur, Senin (27/1).

"Secara garis besar kami bicarakan," kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, otoritas di Malaysia menyebut penembakan itu terjadi karena ada perlawanan dari lima WNI yang menjadi sasaran tembak APMM di Tanjung Rhu. Namun, Kementerian Luar Negeri RI membantah pernyataan yang menyebut adanya perlawanan.

Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha pada Rabu (29/1) menyebut tak ada perlawanan dari keterangan para korban selamat.

 

 

 

Informasi dari para korban itu diterima langsung oleh KBRI Kuala Lumpur yang menemui empat WNI tersebut di RS Serdang dan RS Klang di Malaysia pada Selasa (28/1).

Dua dari empat korban itu saat ditemui pihak KBRI Kuala Lumpur sudah dalam keadaan stabil sehingga dapat menceritakan kronologi peristiwa penembakan. Keduanya menyebut tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM.

Judha menyebut Kementerian Luar Negeri RI menuntut otoritas di Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force).

KBRI Kuala Lumpur terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas, serta meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah-langkah hukum ke depan.