Gugatan Risma-Gus Hans terkait Pilkada Jatim Kandas di MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengamati kacamata saat memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024/ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.

JAKARTA - Gugatan hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang diajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Nomor Urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) berakhir kandas karena Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dismissal perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 dilansir ANTARA, Selasa, 4 Februari.

MK menyatakan dalil-dalil yang diajukan Risma-Gus Hans tidak beralasan menurut hukum.

Keduanya juga tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara untuk mengajukan gugatan sengketa pilkada yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam perkara ini, salah satu dalil Risma-Gus Hans ialah dugaan manipulasi persentase perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dalam Sirekap. Risma-Gus Hans mempersoalkan hal itu karena persentase suara Khofifah-Emil stabil pada angka 58,54 persen.

Terkait dalil tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, persentase suara pada Sirekap yang selalu stabil pada angka tertentu bukan tidak mungkin untuk terjadi. Namun, hal itu tidak serta merta dapat dimaknai telah terjadi manipulasi data.

Selain Sirekap berbasis pada data riil dari tempat pemungutan suara (TPS), data yang masuk pada sistem juga tidak bisa diatur sedemikian rupa. Selain itu, data yang ada pada Sirekap juga disesuaikan dari data penghitungan atau rekapitulasi berjenjang.

Jika pun terdapat anomali atau kendala teknis pada Sirekap, selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan itu memengaruhi perolehan suara pasangan calon, maka tidak terbukti pula manipulasi yang didalilkan.

Risma-Gus Hans juga mendalilkan adanya pengurangan suara terhadap dirinya dan penambahan suara Khofifah-Emil.

Dalil tersebut dikaitkan dengan tingginya partisipasi pemilih yang mencapai 90–100 persen dari daftar pemilih tetap, ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pilgub dan pilbup/pilwakot, serta perolehan suara keduanya kurang dari 30 suara bahkan nihil di sejumlah TPS.

Mengenai dalil itu, Mahkamah mengakui bukti-bukti yang diajukan Risma-Gus Hans memperlihatkan tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pilgub dan pilbup/pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara keduanya yang sangat rendah di beberapa TPS.

“Namun, pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Kalau pun benar terjadi, bagaimana proses terjadinya dan siapa yang melakukan manipulasi demikian?” ucap Saldi.

Lebih lanjut, Mahkamah juga menyatakan dalil Risma-Gus Hans perihal penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu tidak beralasan menurut hukum.

Saldi menuturkan, pandangan demikian hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh Risma-Gus Hans keterkaitan antara penyaluran bansos dan perolehan suara salah satu pasangan calon. Semestinya, kata dia, dibuktikan pula pihak-pihak yang terlibat dan cara pemanfaatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada sebagai syarat formil bagi Risma-Gus Hans dalam mengajukan gugatan.

Jika merujuk Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, jumlah selisih suara antara Risma-Gus Hans dan Khofifah-Emil, selaku pasangan calon peraih suara terbanyak, seharusnya tidak lebih dari 103.663 suara. Angka itu didapat dari hasil 0,5 persen dikali 20.732.592 suara (total suara sah).

Akan tetapi, pada faktanya, selisih suara Risma-Gus Hans dan Khofifah-Emil mencapai 5.449.070. Hal ini karena berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan KPU Jatim, Risma-Gus Hans memperoleh 6.743.095 suara dan Khofifah-Emil memperoleh 12.192.165 suara.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan untuk permohonan,” ucap Saldi.