Kelangkaan Elpiji 3 Kg, Polri Tak Temukan Indikasi Penimbunan hanya Penurunan Suplai

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf (Rizky AP/VOI)

JAKARTA - Bareskrim Polri membeberkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terkait 'kelangkaan' gas LPG ukuran 3 kilo di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sejauh ini, tak ditemukan indikasi adanya penimbunan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyebut berdasarkan fakta yang ditemukan penyebab 'kelangkaan' gas LPG ukuran 3 kilo karena penurunan pendistribusian.

"Tidak (penimbunan). Memang ada kekurangan penurunan stok suplainya," ujar Helfi kepada wartawan, Selasa, 4 Februari.

Dari hasil laporan yang diterima, kata Helfi, penurunan suplai dari agen ke pangkalan per harinya cukup besar. Jumlahnya mencapai 150 tabung gas.

"Yang tadinya per hari itu 280 kaleng LPG 3 kilo. saat ini hanya 130 per hari," sebutnya.

Di sisi lain, disampaikan juga Bareskrim Polri akan mengawasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET). Apabila ditemukan pihak yang bermain perihal tersehut, tentunya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Bahkan, Polri akan merekomendasikan kepada Dirjen Migas untuk mencabut izin usaha para agen nakal yang bermain tersebut.

"Yang utama ya kita melalui kementerian yg terkait ya. Dirjen Migas mungkin akan melakukan pencabutan izinnya," kata Helfi.

Kelangkaan gas LPG 3 kilo dikarenakan adanya aturan pemerintah yang melarang penjualannya dilakukan secara diecer. Sehingga, proses penjualannya terpusat di distributor resmi.

Tak lama kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengecer elpiji tabung 3 kg kini boleh kembali menjual gas melon dengan status baru sebagai sub-penyalur.

Bahlil menyebut hal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua pengecer yang sebelumnya dilarang untuk kembali menjajakan gas elpiji.

"Atas arahan pak Presiden yang pertama adalah semua supplier ya, supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub-pangkalan," ujar Bahlil saat melakukan sidak di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 4 Februari.

Dikatakan Bahlil, nantinya sub-penyalur ini akan dibeki dengan fasilitas IT seperti aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP) yang akan digunakan untuk mencatat pengguna elpiji 3 kg. Aplikasi ini, kata Bahlil, akan mencatat data pembeli, jumlah tabung gas yang dibeli beserta harga sehingga penyaluran subsidi dapat betul-betul dikontrol.

"Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM," papar Bahlil.