Pj Gubernur DKI Soal Pramono Bakal Pecat ASN Poligami: Kita Dukung, Pak

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Gubernur terpilih Pramono Anung (Diah Ayu/VOI)

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merespons pernyataan gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung yang menentang keras aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI untuk berpoligami.

Pramono juga mengisyaratkan akan mencabut atau merevisi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang diteken Teguh.

Teguh mengaku dirinya justru mendukung langkah Pramono yang akan memecat ASN melakukan poligami saat resmi memimpin Jakarta di periode 2025-2030. Hal ini diungkapkan usai menerima kunjungan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta

"Sebenarnya semangatnya sama. Pram menegaskan bahwa penganut monogami, saya pun demikian juga. Kalau ada poligami di luar ketentuan yang memang sedemikian sulit, pastinya akan dapat sanksi-sanksi yang lebih berat, dipecat dan sebagainya. Pokoknya kita dukung, Pak!" ungkap Teguh, Selasa, 4 Februari.

Teguh menjelaskan, Pergub 2/2025 yang mengatur sejumlah persyaratan ASN untuk berpoligami pada dasarnya bertujuan untuk mempersulit pegawai pemerintah yang berniat memiliki istri lebih dari satu serta bercerai dari pasangannya.

Lagipula, menurur Teguh, pergub terkait regulasi pernikahan, perceraian, dan poligami untuk ASN Jakarta merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah pusat.

"Makanya di dalam pergub itu justru diperketat, sangat sulit untuk melakukan poligami. Tetapi namanya peraturan yang lebih rendah, tentu saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," jelas Teguh.

Beberapa waktu lalu, Pramono mengingatkan ASN Jakarta jangan berpikir untuk berpoligami di masa kepemimpinannya. Sebagai penganut monogami, dia tak mau anak buahnya memiliki pasangan lebih dari satu.

"Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya," kata Pramono saat menghadiri penyerahan gelar kehormatan dari Majelis Kaum Betawi di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Februari.

Pramono menyebut dia sengaja menyampaikan sikapnya ini sebelum dilantik. "Yang lain monggo, mau poligami. Tetapi tidak ASN," tegasnya.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Pramono memastikan larangan ini akan berlaku saat dia menjabat. Siapapun yang melanggar bersiap untuk dipecat.

"Ya enggak diizinkan. Kalau enggak diizinkan dilanggar kan dipecat," tegasnya.