Pemprov DKI Usul HET Gas LPG 3 Kg di Jakarta Dinaikkan, Ini Alasannya 

ILUSTRASI/ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nz.

JAKARTA - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho akan mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram (kg) kepada pemerintah pusat.

Alasannya, saat ini HET gas 3 kg di Jakarta masih sebesar Rp16.000 berdasarkan penetapan peraturan gubernur tahun 2015. Sementara, beberapa daerah penyangga telah menetapkan HET sebesar Rp19.000.

"Daerah penyangga atau perbatasan dari Jakarta seperti Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, itu telah mengalami kenaikan HET itu per 2019. Kita dari tahun 2015 belum naik-naik," kata Hari saat dihubungi, Senin, 3 Februari.

Perbedaan HET Jakarta dengan daerah lain di Jabodetabek ini, menurut Hari, menjadi salah satu penyebab sulitnya warga mencari gas elpiji saat masa transisi larangan penjualan gas oleh pengecer.

Melihat HET gas LPG di Jakarta yang lebih rendah dari daerah penyangga ini membuat pembeli dari daerah penyangga juga ikut mencari gas di Jakarta.

"Kuota (gas 3 kg) kita bisa tergerus, bisa dimanfaatkan daerah penyangga. Disparitas variabel ini berpengaruh juga. Nah, tentunya ke depan kita akan membahas HET tadi untuk dinaikkan sesuai dengan daerah penyangga," urai Hari.

Di satu sisi, Hari juga meminta warga Jakarta untuk tidak panic buying dalam membeli gas 3 kg. Pemerintah, menurur Hari, akan melakukan operasi pasar untuk memastikan stok gas LPG 3 kg yang dijual di agen pangkalan tersedia secara merata.

"Saya harapkan tidak perlu menumpuk gas elpiji terlalu banyak. Kebutuhan sehari-hari itu akan kita Atasi mungkin dengan operasi pasar. Kita kerja sama dengan pihak Pertamina, Dinas UMKM dan terkait untuk bisa mensatbilkan lagi. Jadi, engak usah panic buying. Normal aja pembelian," tutur Hari.

Hari memastikan stok gas LPG di Jakarta belum mengalami kelangkaan. Namun, peraturan baru pemerintah yang melarang penjualan gas 3 kg di pengecer dan hanya tersedia di pangkalan resmi itulah yang menimbulkan panic buying.

"Sub penyalur atau pangkalan LPG tidak lagi diperkenankan menyalurkan LPG 3 kg kepada pengecer. Jadi langsung diambil alih oleh agen pangkalan. Terjadilah panik buying sehingga akhirnya seolah LPG langka," ujar Hari.