Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81 Triliun, Wamen PU Sebut Pembangunan Jalan sampai Bendungan Terhambat

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti. (Foto: Dok. ANTARA)

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan, Kementerian PU turut terkena efisiensi anggaran sekitar Rp81 triliun di tahun 2025.

Adapun untuk diketahui pada tahun anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun.

Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut berasal dari kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

"Sebanyak 80 persen berarti sekitar Rp 81 triliun, iya. Dari anggaran kan, dipangkas Rp 81 triliun," kata Diana kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, 31 Januari.

Diana menjelaskan, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk Belanja Pegawai, Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dipastikan tetap berjalan.

"Kalau yang lainnya operasional itu 50 persen, infrastruktur yang tinggal 24 persen," ucapnya.

Dengan adanya efisiensi anggaran ini, Diana menegaskan, berbagai proyek pembangunan akan sedikit terganggu.

"Tentunya terganggu (dengan adanya efisiensi anggaran)," tuturnya.

Diana menjelaskan, proyek-proyek yang terganggu seperti pembangunan jalan, bendungan sampai irigasi dan saat ini pihaknya masih menentukan proyek-proyek apa yang memang diprioritaskan untuk dibangun.

"Ya mungkin semuanya ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya. Kita harus berbagi mana yang kita pilih untuk diprioritaskan karena yang harus jalan kan untuk yang HLN karena sudah komit, kemudian SBSN juga sudah komit juga, nah kalau yang itu tidak bisa diganggu," ucapnya.